Mengupas KUHAP 2025: Sistem Peradilan Pidana Terpadu, Restorative Justice, dan Inovasi Hukum Acara

Name: HA-HAL BARU DALAM KUHAP BARU
Uploaded: 2026-01-17T06:00:24.548511+00:00
Channel: Ahmad Sofian
Description: Summary and key takeaways on Mengupas KUHAP 2025: Sistem Peradilan Pidana Terpadu, Restorative Justice, dan Inovasi Hukum Acara, covering Latar Belakang

Ahmad Sofian

Jan 17, 2026

•

3 min read

YouTube video ID: 9BgTp1HY_J4

Source: YouTube video by Ahmad Sofian — Watch original video

PDF

Latar Belakang

Baru-baru ini Indonesia mengesahkan dua undang‑undang kodifikasi baru, yaitu Undang‑Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang‑Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang‑Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang‑Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). KUHAP 2025 akan mulai berlaku pada 2 Januari 2026 dan menggantikan KUHAP 1981. Artikel ini merangkum materi kuliah yang disampaikan Ahmad Sofyan mengenai perubahan‑perubahan penting dalam KUHAP baru.

Prinsip Dasar KUHAP 2025

Integrated Criminal Justice System: Seluruh subsistem (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, lembaga pemasyarakatan, bantuan hukum, advokat) saling terhubung dan berkoordinasi.
Diferensiasi Fungsional: Masing‑masing subsistem memiliki fungsi khusus (misalnya fungsi penyidikan, fungsi penuntutan, fungsi pemeriksaan, fungsi pemasyarakatan, fungsi bantuan hukum). Walaupun terintegrasi, fungsi‑fungsi ini tetap dipisahkan secara struktural.

Tantangan Integrasi vs. Diferensiasi

Meskipun prinsip integrasi diusung, praktiknya kadang‑kala fungsi‑fungsi tidak terkoordinasi secara optimal. Contoh: penangkapan dan penahanan yang dilakukan penyidik biasanya memerlukan izin ketua pengadilan dalam kerangka sistem terpadu, namun pada kenyataannya izin tersebut belum selalu dipenuhi, menimbulkan potensi konflik antara integrasi dan diferensiasi.

Inovasi Penting dalam KUHAP 2025

Restorative Justice (RJ)
Diatur mulai Pasal 79.
Dapat diterapkan pada semua tahap: penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.
Fokus pada pemulihan kerugian korban dan rekonsiliasi antara pelaku dan korban.
Pengakuan Bersalah (Guilty Plea)
Tersangka dapat mengajukan pengakuan sejak tahap penyidikan.
Pengakuan dapat menghasilkan pengurangan hukuman, mengadopsi elemen common‑law.
Saksi Mahkota (Crown Witness)
Diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 22.
Saksi yang juga merupakan tersangka dapat memperoleh pengurangan hukuman bila membantu mengungkap pelaku lain.
Perjanjian Penundaan Penuntutan (Prosecution Agreement)
Khusus untuk korporasi.
Jaksa menunda penuntutan dengan syarat korporasi mengakui kesalahan, membayar ganti rugi, denda, dan mematuhi ketentuan lain.
Restitusi, Kompensasi, dan Dana Abadi
Restitusi dan kompensasi dijamin bagi korban.
Dana abadi dibentuk untuk membiayai pembayaran kompensasi secara berkelanjutan, dengan regulasi pemerintah yang mengatur pelaksanaannya.
Perluasan Objek Peradilan
Upaya paksa kini dapat diajukan oleh pihak ketiga yang harta bendanya disita dalam penyidikan, memperluas hak untuk menguji keabsahan tindakan penyidik.

Topik‑topik Lanjutan yang Akan Dibahas

Penyelidikan dan penyidikan dalam KUHAP baru.
Alat bukti, termasuk bukti elektronik.
Pra‑adilan: perbandingan antara KUHAP lama dan baru.
Hukum acara pidana bagi korporasi.
Peran advokat dan bantuan hukum.

Implikasi Praktis bagi Praktisi dan Mahasiswa

Diperlukan pemahaman baru tentang prosedur RJ, pengakuan bersalah, dan perjanjian penundaan penuntutan.
Buku Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia (Aristo M. Pangaribuan) masih relevan untuk konsep dasar, namun harus dilengkapi dengan literatur terbaru yang membahas KUHAP 2025.
Praktisi harus menyesuaikan SOP internal agar selaras dengan prinsip integrasi dan diferensiasi fungsional.

Kesimpulan

KUHAP 2025 membawa paradigma baru dalam sistem peradilan pidana Indonesia: integrasi yang lebih kuat, diferensiasi fungsi yang jelas, serta inovasi seperti restorative justice, guilty plea, saksi mahkota, dan mekanisme khusus untuk korporasi. Pemahaman mendalam terhadap perubahan ini penting bagi mahasiswa, dosen, penegak hukum, dan praktisi agar dapat mengimplementasikan hukum acara pidana yang lebih adil, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan korban serta masyarakat.

KUHAP 2025 menegaskan sistem peradilan pidana terpadu dengan diferensiasi fungsi yang jelas, sekaligus memperkenalkan mekanisme restorative justice, pengakuan bersalah, saksi mahkota, dan perjanjian penundaan penuntutan untuk korporasi, sehingga seluruh aktor hukum—penyidik, jaksa, hakim, advokat, dan korban—dapat berpartisipasi dalam proses yang lebih transparan, cepat, dan berorientasi pada pemulihan.

Frequently Asked Questions

Who is Ahmad Sofian on YouTube?

Ahmad Sofian is a YouTube channel that publishes videos on a range of topics. Browse more summaries from this channel below.

Does this page include the full transcript of the video?

Yes, the full transcript for this video is available on this page. Click 'Show transcript' in the sidebar to read it.

Helpful resources related to this video

If you want to practice or explore the concepts discussed in the video, these commonly used tools may help.

Kitab Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Terbaru Recommended

Memberikan teks resmi dan komentar terkini tentang KUHAP 2025, membantu mahasiswa dan praktisi memahami perubahan secara mendalam

Amazon →

Buku Restorative Justice Dalam Sistem Hukum Pidana

Menjelaskan konsep restorative justice yang kini diatur dalam KUHAP, memberi panduan praktis untuk penerapan di lapangan

Amazon →

Links may be affiliate links. We only include resources that are genuinely relevant to the topic.

Summarize another video

Full Transcript YouTube

Jika diputuskan secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak
pidana, maka akan menjalani proses
hukuman atau pidana atau juga tergantung
pada putusan hakim bisa juga bentuknya
adalah tindakan. Ada beberapa hal yang
baru yang tidak ditemukan di dalam KUHAP
sebelumnya. Dan restorative justice ini
tidak hanya pada kewenangan penyidikan,
bahkan di penyelidikan pun boleh
dilakukan restorative justice. Di
penuntutan juga boleh dilakukan
restorative justice. Ini hal yang baru
yang tidak kita temukan di dalam KUHAP
yang sebelumnya.
Ya, sahabat-sahabat hukum pidana,
bertemu kembali dengan saya Ahmad
Sofyan. Saya sudah lama enggak membuat
konten tentang hukum pidana
dan karena baru-baru ini kita sudah akan
menghadapi ya ee dua undang-undang baru,
dua kodifikasi baru, yaitu Undang-Undang
1 Tahun 223
tentang kitab Undang-Undang Hukum Acara
Hukum Pidana. Dan yang kedua adalah yang
tanggal 18 November 2025 kemarin DPR
dalam rapat paripurna juga sudah
mengesahkan kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana dan baru kemarin ya tanggal
30 ya ee sudah terbitlah
ee Undang-Undang resmi itu Undang-Undang
Nomor 25
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025
tentang kitab Undang-Undang hukum acara
pidana.
Dan untuk kali ini saya akan
menyampaikan materi kuliah kepada
rekan-rekan mahasiswa juga kepada
penegak hukum atau kepada praktisi hukum
yang berminat tentang hukum pidana dan
hukum acara pidana. Dan untuk
sesi-sesi berikutnya ya saya akan
membahas tentang ee hukum acara pidana
dalam satu
bagian tertentu yang di dalamnya mungkin
ada beberapa ee episode dan juga tentang
hukum pidana ya. Jadi juga akan dibagi
dalam beberapa episode. Untuk episode
kali ini saya akan membahas tentang
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
tentunya. Jadi Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana ee akan menggantikan ya.
Jadi per 2 Januari 2026 akan
menggantikan
Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jadi
sekarang ini lagi masa transisi nih ada
KUHB 1981
dan ada KUHAP
2025 yang akan berlaku
2 Januari 2026
ya hanya beberapa hari lagi. Dan ketika
video ini tayang pasti kedua
undang-undang itu sudah berlaku. Nah,
untuk menghadapi berlakunya kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Undang-Undang Nomor 25 Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2025, maka saya akan
membahas beberapa dimensi penting ya
tentang kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana ini. Beberapa dimensi penting.
Beberapa dimensi penting itu nantinya
akan membahas ya beberapa asas tentang
hukum acara pidana. Nah, untuk episode
kali ini kemudian saya akan membahas ee
hal-hal baru. Nah, ya hal-hal baru yang
ada di dalam KUHAP baru Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2025. Hal-hal baru yang
tidak dijumpai di dalam KUHAB 1981 atau
KUHAP lama. Kemudian juga dalam episode
berikutnya akan membahas tentang
penyelidikan dan penyidikan tentu juga
di dalam KUHAP baru ya. Kemudian alat
bukti dan alat bukti elektronik.
Saya juga akan membahas pada episode
berikutnya tentang praadilan. Apa
bedanya praadilan dalam KUHAP lama
dengan KUAP baru?
Kemudian juga, nah ini juga yang penting
tentang keadilan restoratif ya,
restorative justice ya, RJ. Kita tuh
selalu sering dengar tuh selama ini
dasar hukumnya kan hanya pakai peratuan
Kapolri dan peratuan jaksa Agung. Nah,
sekarang dalam PUHAP baru sudah
disebutkan secara khusus tentang
restorative justice.
Kemudian juga hukum acara pidana bagi
korporasi.
Karena di dalam KUHP
ya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan
di dalam KUHAP mengatur tentang
korporasi sebagai subjek hukum, tentang
pertanggungjawaban pidana korporasi.
Selama ini
undang-undang khusus ada mengatur
tentang tindak pidana korporasi. Tapi
hukum acaranya belum ada. Ada Perma
1326. Tapi Perma itu kan produk yang
dipakai ketika korporasi dibawa ke
pengadilan. Ada juga peraturan Jaksa
Agung. Sekarang ada dalam KUHAP.
Kemudian
sesi berikutnya saya akan membahas
tentang advokat ya dan bantuan hukum.
Kira-kira inilah topik-topik
ee dibahas dalam episode tentang hukum
acara pidana sehingga nanti rekan-rekan
mahasiswa, penegak hukum,
praktisi hukum atau peminat hukum
lainnya pada bidang lapangan hukum
pidana bisa mendalamin ya ee dengan
menonton video ini. Nah, bagi
rekan-rekan dosen tentunya selama ini
kan kita saya ya kalau saya
mengasuh mata kuliah hukum acara pidana
menggunakan buku pengantar hukum pidana.
Pengantar hukum acara pidana di
Indonesia yang ditulis oleh Aristo M.
Pangaribuan ya. Nah, tentu
ee buku ini sudah enggak bisa lagi ya
kita pakai untuk beberapa bagian ya.
atau beberapa bagian ee buku-buku
buku-buku hukum acara pidana tentu akan
muncul yang baru. Tetapi tetap ada
beberapa chapter yang menurut saya masih
relevan ya buku ini misalnya tentang
sistem peradilan pidana mungkin nanti
ditambahi tentang bagaimana sistem
peradilan pidana dalam KUAP baru.
Sejarah hukum acara pidana di Indonesia
juga masih bisa dipakai.
Nah, dalam pengajaran hukum acara pidana
kalau kita merujuk pada buku ini ya,
merujuk pada buku ini ada
yang dibahas itu antara lain tentang
penyelidikan dan penyidikan, upaya
paksa, penuntutan lembaga peradilan,
tentang eksepsi dalam hukum acara
pidana, kompetensi atau kewenangan
pengadilan,
kemudian juga hak-hak tersangka
terdakwa, acara pemeriksaan pidana,
sistem pembuktian, alat bukti, putusan
dan seterusnya. Jadi untuk kali ini saya
tidak mengikutin ee sistematika ini,
tetapi beberapa bagian akan bisa
digunakan dalam pengajaran hukum acara
pidana pada ee rekan-rekan dosen dan
juga ee peminat hukum acara pidana
lainnya. Nah, sekarang kita masuk ke
topik pertama ya, yaitu tentang ee
prinsip yang dianut di dalam hukum acara
pidana. apa sih prinsip yang dianut
dalam hukum acara pidana yang baru ini?
Nah, saya me menyebutkan hanya dua
prinsip yang membedakannya ya dengan
prinsip yang ada di dalam KUHAB ee
sebelumnya.
Yang pertama adalah eh prinsip
integrated criminal justice system atau
eh
sistem peradilan pidana yang terpadu.
Sebetulnya kalau kita sudah menyebut
integrated ya atau sudah menyebut sistem
ya ini dua kata yang memang dipadukan
untuk memperkuat makna sebetulnya. Kalau
sistem tentu sudah integrasi tapi ini
untuk memperkuat dan ingin menegaskan
kembali. Jadi kalau kita bilang atau
kita sebutkan ini jelas disebutkan di
dalam ee penjelasan ya kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam
paragraf 2 disebutkan tentang bahwa
hukum acara pidana yang dianut di dalam
KUHAP tahun 2025 ini ee menganut sistem
peradilan pidana terpadu. Itu artinya
apa? terpadu. Berarti sub-subsistem
lainnya itu saling berhubungan satu sama
lain. Apa aja subsistem itu? Tentu ada
subsistem penyelidikan dan penyidikan,
penuntutan,
kemudian juga pemeriksaan perkara di
pengadilan dan ee di lembaga
pemasyarakatan atau correctional
institution. Dan jangan lupa juga di
dalam ee KUHAP yang baru ini juga
memasukkan satu subsistem lainnya yaitu
bantuan hukum dan juga peran dan posisi
advokat dalam konteks ee penanganan
perkara yang dihadapi oleh ee baik oleh
tersangka, oleh terdakwa ataupun korban.
Jadi korban tersangka, terdakwa, bahkan
saksi pun, bahkan terlapor punya hak
untuk mendapatkan bantuan hukum atau
layanan hukum yang diberikan oleh
advokat dan pemberi jasa bantuan hukum.
Nah,
subsistem ini tadi itu saling saling
terintegrasi.
itu yang diinginkan oleh KUHAP baru ya.
Meskipun demikian, di samping eh
integrated criminal justice system yang
dianut di dalam KUHAP
2025 ternyata juga menganut satu prinsip
lain yang disebut dengan diferensiasi
fungsional. Nah, diferensiasi fungsional
ini itu jelas disebutkan di dalam pasal
2 ayat 2 kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana, Undang-Undang Nomor ee 20 Tahun
2025. Apa itu diferensiasi fungsional?
Meskipun antara subsistem yang saya
sebutkan tadi saling terintegrasi.
J setelah selesai penyidikan
berkas-perkara dilimpahkan ke jaksa
penuntut umum. Kemudian jaksa penuntut
umum melimpahkan ke pengadilan, oke
untuk dilakukan pemeriksaan oleh ee
hakim,
kemudian oleh jaksa, oleh pengacara,
oleh terdakwa, dan pihak-pihak lain
untuk membuktikan dugaan tindak pidana
tersebut selesai. Jika diputuskan ee
secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana, maka akan
menjalani proses hukuman atau pidana
atau juga tergantung pada putusan hakim.
bisa juga bentuknya adalah tindakan.
Nah, masing-masing
sistem tadi punya subsistem dan punya
fungsi yang berbeda.
Fungsi penyidikan,
fungsi penuntutan, fungsi pemeriksaan
perkara di pengadilan, dan fungsi ee
pemasyarakatan yang dilakukan oleh atau
dalam bahasa lainnya disebut dengan
correctionional institution. Dan juga
ada fungsi bantuan hukum.
dan fungsi advokat dalam undang-undang
ee 20 tahun 2025 disebutkan bahwa
advokat itu juga bagian daripada tenaga
hukum. Jadi,
punya fungsi yang berbeda-beda. Nah,
karena itu ditempelkan dengan prinsip
diferensiasi fungsional. Nah, tetapi
fungsi diferensiasi fungsional ini
ternyata bisa juga membuat ya ini
kelemahan lain ya. ada integrated
criminal justice system, tapi di sisi
lain ada juga diferensiasi fungsional.
Khawatirnya dalam proses penegakan hukum
ini yang menonjol adalah diferensiasi
fungsional tadi itu tidak terintegrasi
ya antara satu subsistem dengan
subsistem lainnya. Misalnya gini ya, ini
juga kelihatan di dalam PUAP yang baru.
Misalnya ketika penyidik melakukan
penangkapan,
penahan.
Nah, fungsi kami sebagai penyidik adalah
penangkapan penahanan. Jika itu adalah
integrated criminal justice system,
harusnya ketika dia melakukan
penangkapan, penahanan karena itu adalah
upaya paksa, harusnya kalau dia masuk
dalam integrated criminal justice
system, ada izin dari ketua pengadilan.
Nah, itu itu yang namanya terintegrasi.
Ada izin dari ketua pengadilan. Anda
ingin, kami ingin merampas kemerdekaan
seseorang karena dia diduga melakukan
tindak pidana berdasarkan dua alat bukti
yang sah. Kalau the integrated criminal
justice system, maka
penahanan itu dilakukan dengan izin
ketua pengadilan. Tapi ini tidak. Jadi
diferensiasi fungsionalnya lebih
menonjol dibandingkan dengan integrated
criminal justice system. Nah, itu bagian
yang juga perlu kita dalami. Di samping
tentu ada asas-asas lain yang dianut
oleh ee hukum acara pidana atau kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang
ada di dalam ee Undang-Undang Nomor 25
eh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025.
Kemudian dimensi lain yang ingin saya
sampaikan di dalam sesi pertama ini
adalah ada beberapa hal yang baru ya.
ada beberapa hal yang baru yang tidak
ditemukan di dalam KUHAP sebelumnya.
Nah, ini juga penting ya untuk
didalamin. Saya nanti akan jelaskan
secara singkat hal-hal yang baru
tersebut. Apa aja hal-hal yang baru yang
tidak ditemukan di dalam ee KUHAP
sebelumnya? Misalnya satu ya eh
ada restorative justice. Jelas itu ya
restorative justice diatur mulai dari
pasal 79
dan restorative justice ini tidak hanya
pada kewenangan penyidikan, bahkan di
penyelidikan pun boleh dilakukan
restorative justice, di penuntutan juga
boleh dilakukan restorative justice. Ini
hal yang baru yang tidak kita temukan di
dalam KUHAP yang sebelumnya. Kemudian
juga di dalam KUHAB baru ini ada yang
kita sebut dengan pengakuan bersalah.
Nah, pengakuan bersalah itu boleh
diajukan oleh tersangka sejak di tingkat
penyidikan. Tentu penyidik nanti akan
berkoordinasi dengan penuntut umum
supaya dia mendapatkan pengurangan
hukuman. Jadi pengakuan bersalah ini
dianut di dalam KUHAP yang baru yang
sebenarnya pengakuan bersalah ini juga
diambil dari ee rezim hukum common law
ya yang sebelumnya kita tidak mengenal
itu pengakuan bersalah. Jadi pengakuan
bersalah ini sebenarnya untuk memudahkan
tugas-tugas
ee ee penegak hukum terutama penyidik
dan penuntut umum sehingga proses hukum
acaranya bisa lebih cepat ya
dibandingkan misalnya si tersangka
terdakwa tetap ngeyel enggak mau
mengakui perbuatannya padahal
nyata-nyata alat buktinya cukup untuk
menyatakan bahwa dia melakukan tindak
pidana tapi dia tidak mau mengakuin apa
berharap bisa bebas di pengadilan
meskipun bukti-buktinya minim. Kemudian
hal-hal baru lainnya yang juga saya
temukan di dalam KUHAP kita ini adalah
tentang saksi mahkota. Jadi saksi
mahkota ini bisa kita temukan misalnya
di dalam pasal 7 kemudian juga pasal 22.
Jadi saksi mahkota ini kan bukan berarti
dia akan dibebaskan. Jadi saksi mahkota
ini dia ikut melakukan tindak pidana,
tapi pelaku-pelaku lainnya sulit
diungkap melalui proses investigasi yang
dilakukan oleh penyidik. Sulit dia yang
bisa mengungkapkan siapa aktor lain yang
terlibat dalam tindak pidana itu. Itulah
yang disebut dengan saksi mahkota. Dan
saksi mahkota ini nantinya akan
mendapatkan
ee pengurangan hukuman ya. Dan sehingga
pada tingkat penyidikan juga penyidik ee
berkoordinasi dengan jaksa penuntut umum
ketika dia akan menetapkan seseorang
saksi yang sebetulnya juga tersangka
dijadikan sebagai saksi mahkota.
Dan dimensi lain yang baru adalah
tentang perjanjian penundaan penuntutan
atau div persecution agreement. Nah,
perjanjian penundaan penuntutan ini
hanya berlaku bagi korporasi yang diduga
melakukan tindak pidana. Jadi, jaksa
tidak melimpahkan
perkara itu untuk dituntut di
pengadilan, tapi dia menunda dengan
catatan apa? Ya, tentu korporasi tadi
itu dengan etikat baik, mengakui
kesalahannya, membayar ganti rugi,
denda, dan lain-lain sesuai dengan apa
yang sudah diperjanjikan. Jadi adaikat
baik ya untuk mengakui perbuatannya
dan tentu juga kita menemukan hal-hal
baru lainnya yaitu tentang restitusi,
kompensasi dan dana abadi. Jadi ini ee
ini menunjukkan bahwa KUHAP yang baru
tidak selalu menonjolkan hak-hak pada
pelaku tersangka, terdakwa, tapi juga
pada korban. Jadi restitusi kompensasi
dan juga ada ada rezim ada institusi
dana abadi itu adalah untuk membayar
penderitaan yang dialami korban ketika
menjadi korban tindak pidana sehingga
restitusi dijamin di dalam KUHAP,
kompensasi juga dijamin di dalam KUHAP.
Dan untuk membayar kompensasi ini maka
ada dibentuk nanti dana abadi yang dana
abadi ini nanti akan dibayarkan kepada
korban dan tentu juga membutuhkan
peraturan pemerintah dalam rangka
melaksanakan
ee putusan pengadilan tentang pembayaran
kompensasi. Dan yang terakhir hal-hal
baru juga yang saya lihat ya di dalam
KUHAP ini tentang perluasan objekadilan
ya. Perluasan objek PPadilan. Jadi
ee objek pradilan itu telah mengalami
perluasan. Putusan MK juga ya sudah
mengalami perluasan. Sehingga
dikompilasilah perluasan itu di dalam
KUHAP ya upaya paksa. Bahkan termasuk
juga pihak ketiga yang harta bendanya
disita oleh dalam proses penyidikan juga
boleh mengajukan ee upaya peradilan
untuk menguji tentang sah tidaknya ee
penyataan yang dilakukan penyidik
terhadap harta benda pihak ketiga. Saya
pikir ini ya rekan-rekan sekalian untuk
sesi pertama tentang KUHAP ee kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang
sudah disahkan dan akan berlaku pada
tanggal 2 Januari
2026. Sampai ketemu pada episode
berikutnya. Jangan lupa untuk like and
share ee channel ini.